Pemerintah Sudah Menyiapkan Dua Skema untuk Tenaga Honorer

Pemerintah Sudah Menyiapkan Dua Skema untuk Tenaga Honorer

Pemerintahan menyiapkan dua skema untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer kategori 2 (K-2) yang sudah berprofesi sebagai honorer selama bertahun-tahun.

Adapun solusinya yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang tidak bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena sudah melewati usia 35 tahun.

Melalui peraturan tersebut, tenaga honorer berpeluang untuk menjadi tenaga kontrak hingga batas usia pensiun. “PPPK ini memiliki kontrak kerja. Jadi dari satu tahun sampai dengan batas usia pensiun untuk jabatan yang dipekerjakan,” ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin setelah mengikuti rapat di Bina Graha, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Dengan demikian, dia menegaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPPK diantaranya adalah kulitas dan usia.

“Hal itu pasti akan ditentukan lebih lanjutnya. Tetapi kualitas itu diperlukan untuk menjamin bahwa di dunia pendidikan dan kesehatan memiliki standar pelayanan yang tinggi,” tuturnya.

Pemerintah juga sudah menyiapkan skema solusi untuk tenaga honorer yang tidak lolos seleksi tenaga kontrak. “Skema berikutnya adalah memberikan kesejahteraan memadai,” ujar mantan Wakapolri ini.

Dia menjelaskan bahwa skemanya harus menyesuaikan gaji tenaga honorer dengan Upah Minimum Regional (UMR) daerah tempatnya bekerja.

“Karena banyak guru honorer sekarang ini yang dibayar di bawah UMR. Ini tentu tidak manusiawi.

Untuk masyarakat umum saja ada batasan UMR. Maka harus disesuaikan dengan UMR di masing-masing daerah. Ini beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk tenaga honorer,” tuturnya,
Sementara bagi tenaga honorer eks kategori II yang masih di bawah usia 35 tahun, Menpan mempersilakan untuk mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilaksanakan pada tahun ini.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pasangan Prabowo-Sandi Mendapatkan Nomor 2, Gerindra Menyebutnya Itu Adalah Tanda Kemenangan

Image
Pasangan Prabowo-Sandi Mendapatkan Nomor 2, Gerindra Menyebutnya Itu Adalah Tanda Kemenangan Partai Gerindra menyambut gembira Pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan nomor urut dua. Nomor urut dua dianggap sebagai kemenangan. “Nomor dua bagus. Saya kira tidak ada masalah dan itu sesuatu yang beruntung, dua atau victory, kemenangan,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam. Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres bakal Pilpres 2019 mendatang. Dan hasilnya, pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo (Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan nomor urut satu, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan bernomor urut dua. Para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun langsung membentangkan kertas karton putih dengan angka dua di depan Kantor KPU. Mereka juga langsung menggunakan pin bernomor dua. Ad
Read more

Polri Menemukan 3.500 Konten Hoax yang Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu

Image
Polri Menemukan 3.500 Konten Hoax yang Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu Pemilu 2019 mendatang diprediksi masih akan diwarnai dengan penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Polri mendeteksi sampai saat ini ditemukan sedikitnya ada 3.500 konten hoax yang tersebar di media sosial. “Data terakhir yang krusial sudah ada 3.500 konten hoax,” ucap Kepala Biro Multimedia Division Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya yang bertema Kampanye Asik, Damai, dan Anti Hoax di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018). Budi mengatakan bahwa pihaknya kini juga lagi tengah fokus menangkal penyebaran hoax tersebut. Salah satunya dengan memberikan informasi benar terkait berita bohong yang sudah banyak beredar di sosial media. Terakit banyaknya konten hoax jelas Pilpres 2019 mendatang, anggota tim pemenangan kedua pasangan capres dan cawapres berkomitmen dengan bersama-sama untuk mewujudkan pemilu damai. Juri Bicara Tim Kampan
Read more

Inilah Alasan KPU Mengapa Hanya Mengundi Nomor Urut Capres dan Cawapres

Image
Inilah Alasan KPU Mengapa Hanya Mengundi Nomor Urut Capres dan Cawapres Pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 mendatang pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagai peserta Pemilu 2019 yang nomor urutnya telah diundi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara nomor urut DPR, DPRD dan DPD tidak ditentukan lewat KPU. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenkan peserta pemilu DPR dan DPRD sudah ditentukan oleh masing-masing Partai Politik. “Sementara untuk DPD menyatakan nomor urutnya disusun berdasarkan alfabet, nomor urutyna dimulai setelah nomor urut parpol terakhir ,” ucap Arief di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018). Diketahui bahwa dalam Peraturan KPU (PKPU) 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 31 ayat (1) disebutkan, KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka setelah sat
Read more