Pengawalan Capres dan Cawapres Ialah Perintah UU

Pengawalan Capres dan Cawapres Ialah Perintah UU

Pengawalan capres dan cawapres telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan kewajiban yang diatur UU. Dalam hal ini, pihak yang akan mengawal adalah dari personel kepolisian.

Kepolisian sudah menyiapkan keamanan yang terbaik untuk mengamankan capres dan cawapres.

“Termasuk kampanye Pak Jokowi sebagai capres, mana tugas-tugas beliau sebagai Presiden. Karena masa jabatan Pak Jokowi kan masih sampai 20 Oktober tahun depan dan sekarang sudah mulai tahap kampanye sampai april. Saya kira tidak ada masalah,” ucap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9/2018).

Para wartawan juga menyanyakan soal para kepala daerah yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap capres dan cawapres pilihannya. Menurut Tjahjo, hal tersebut tidak masalah karena bagaimanapun seorang kepala daerah itu salah satu tugasnya adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Karena aspirasinya dalam masyarakat yang dipilih. Soal dia sebagai kader partai harus tunduk dengan garis partainya itu urusan pribadi, tanpa melibatkan kepala daerah apalagi KPU dan Bawaslu sudah menjelaskan kepala daerah sah-sah saja untuk mendukung capres dan cawapres,” ujarnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pasangan Prabowo-Sandi Mendapatkan Nomor 2, Gerindra Menyebutnya Itu Adalah Tanda Kemenangan

Image
Pasangan Prabowo-Sandi Mendapatkan Nomor 2, Gerindra Menyebutnya Itu Adalah Tanda Kemenangan Partai Gerindra menyambut gembira Pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan nomor urut dua. Nomor urut dua dianggap sebagai kemenangan. “Nomor dua bagus. Saya kira tidak ada masalah dan itu sesuatu yang beruntung, dua atau victory, kemenangan,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam. Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres bakal Pilpres 2019 mendatang. Dan hasilnya, pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo (Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan nomor urut satu, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan bernomor urut dua. Para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun langsung membentangkan kertas karton putih dengan angka dua di depan Kantor KPU. Mereka juga langsung menggunakan pin bernomor dua. Ad
Read more

Polri Menemukan 3.500 Konten Hoax yang Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu

Image
Polri Menemukan 3.500 Konten Hoax yang Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu Pemilu 2019 mendatang diprediksi masih akan diwarnai dengan penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Polri mendeteksi sampai saat ini ditemukan sedikitnya ada 3.500 konten hoax yang tersebar di media sosial. “Data terakhir yang krusial sudah ada 3.500 konten hoax,” ucap Kepala Biro Multimedia Division Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya yang bertema Kampanye Asik, Damai, dan Anti Hoax di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018). Budi mengatakan bahwa pihaknya kini juga lagi tengah fokus menangkal penyebaran hoax tersebut. Salah satunya dengan memberikan informasi benar terkait berita bohong yang sudah banyak beredar di sosial media. Terakit banyaknya konten hoax jelas Pilpres 2019 mendatang, anggota tim pemenangan kedua pasangan capres dan cawapres berkomitmen dengan bersama-sama untuk mewujudkan pemilu damai. Juri Bicara Tim Kampan
Read more

Inilah Alasan KPU Mengapa Hanya Mengundi Nomor Urut Capres dan Cawapres

Image
Inilah Alasan KPU Mengapa Hanya Mengundi Nomor Urut Capres dan Cawapres Pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 mendatang pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagai peserta Pemilu 2019 yang nomor urutnya telah diundi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara nomor urut DPR, DPRD dan DPD tidak ditentukan lewat KPU. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenkan peserta pemilu DPR dan DPRD sudah ditentukan oleh masing-masing Partai Politik. “Sementara untuk DPD menyatakan nomor urutnya disusun berdasarkan alfabet, nomor urutyna dimulai setelah nomor urut parpol terakhir ,” ucap Arief di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018). Diketahui bahwa dalam Peraturan KPU (PKPU) 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 31 ayat (1) disebutkan, KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka setelah sat
Read more