Artikel Berita

Polri Menemukan 3.500 Konten Hoax yang Tersebar di Media Sosial Jelang Pemilu Pemilu 2019 mendatang diprediksi masih akan diwarnai dengan penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Polri mendeteksi sampai saat ini ditemukan sedikitnya ada 3.500 konten hoax yang tersebar di media sosial. “Data terakhir yang krusial sudah ada 3.500 konten hoax,” ucap Kepala Biro Multimedia Division Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya yang bertema Kampanye Asik, Damai, dan Anti Hoax di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018). Budi mengatakan bahwa pihaknya kini juga lagi tengah fokus menangkal penyebaran hoax tersebut. Salah satunya dengan memberikan informasi benar terkait berita bohong yang sudah banyak beredar di sosial media. Terakit banyaknya konten hoax jelas Pilpres 2019 mendatang, anggota tim pemenangan kedua pasangan capres dan cawapres berkomitmen dengan bersama-sama untuk mewujudkan pemilu damai. Juri Bicara Tim Kampan...

Inilah Alasan KPU Mengapa Hanya Mengundi Nomor Urut Capres dan Cawapres Pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 mendatang pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sebagai peserta Pemilu 2019 yang nomor urutnya telah diundi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara nomor urut DPR, DPRD dan DPD tidak ditentukan lewat KPU. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenkan peserta pemilu DPR dan DPRD sudah ditentukan oleh masing-masing Partai Politik. “Sementara untuk DPD menyatakan nomor urutnya disusun berdasarkan alfabet, nomor urutyna dimulai setelah nomor urut parpol terakhir ,” ucap Arief di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018). Diketahui bahwa dalam Peraturan KPU (PKPU) 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 31 ayat (1) disebutkan, KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka setelah sat...

Partai Perindo Ingin Membuat Kampanye Menonjolkan Gagasan, Program dan Prestasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat malam kemarin telah melakukan pengundian urut terhadap pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). KPU resmi menetapkan bahwa Nomor Urut 1 didapatkan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, sedangkan Nomor Urut 2 didapatkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai peserta Pilprese 2019 mendatang. Pada minggu 23 september mendatang akan digelar Deklarasi Pemilu Damai yang akan dimulainya masa kampanye dengan rentang waktu yang cukup panjang sebelum dimulainya pemilihan pada 17 April 2019. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menginginkan supaya kampanye yang akan dilakukan tersebut memberikan atau menonjolkan gagasan, wacana dan program. “Jadi tim KIK (Koalisi Indonesia Kerja) sangat menghindari hoaks, fitnah, sekaligus kampanye hitam,” ujar Rofiq saat ditemui di Rumah C...

Pengawalan Capres dan Cawapres Ialah Perintah UU Pengawalan capres dan cawapres telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan kewajiban yang diatur UU. Dalam hal ini, pihak yang akan mengawal adalah dari personel kepolisian. Kepolisian sudah menyiapkan keamanan yang terbaik untuk mengamankan capres dan cawapres. “Termasuk kampanye Pak Jokowi sebagai capres, mana tugas-tugas beliau sebagai Presiden. Karena masa jabatan Pak Jokowi kan masih sampai 20 Oktober tahun depan dan sekarang sudah mulai tahap kampanye sampai april. Saya kira tidak ada masalah,” ucap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9/2018). Para wartawan juga menyanyakan soal para kepala daerah yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap capres dan cawapres pilihannya. Menurut Tjahjo, hal tersebut tidak masalah karena bagaimanapun seorang kepala daerah itu salah satu tugasnya adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Karena aspirasin...

Pemerintah Sudah Menyiapkan Dua Skema untuk Tenaga Honorer Pemerintahan menyiapkan dua skema untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer kategori 2 (K-2) yang sudah berprofesi sebagai honorer selama bertahun-tahun. Adapun solusinya yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang tidak bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena sudah melewati usia 35 tahun. Melalui peraturan tersebut, tenaga honorer berpeluang untuk menjadi tenaga kontrak hingga batas usia pensiun. “PPPK ini memiliki kontrak kerja. Jadi dari satu tahun sampai dengan batas usia pensiun untuk jabatan yang dipekerjakan,” ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin setelah mengikuti rapat di Bina Graha, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Dengan demikian, dia menegaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPPK dianta...

Mendagri Menegaskan ASN Harus Tetap Netral Dalam Pilpres 2019 Mendatang Menteri Dalam Negeri yakni Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dalam Pilpres 2019 mendatang, meskipun memiliki hak untuk memilih. Hal ini sama dengan anggota TNI dan Polri. Bedanya anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih. Tjahjo mewanti-wanti para ASN tidak coba-coba untuk ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai dengan menyalahgunakan misalkan menyalahgunakan fasilitas atau aset negara, ada sanksi yang akan diberlakukan. “Ya termasuk terlibat langsung atau termasuk menggunakan aset-set daerah,” ucap Tjahjo usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9/2018). Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Menteri Dalam Negeri yakni Tjahjo Kumolo menegaskan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkannya. Tentu harus disertai bukti kuat, bukan rumor atau isu. “Jika memang a...

Gatot Nurmantyo Menantang KSAD untuk Menggelar Nonton Bareng Film G-30S PKI Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan yakni Gatot Nurmantyo menantang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono untuk memerintahkan kepada seluruh prajurit menonton bareng (nobar) film G30S PKI. “Jika KSAD tidak berani untuk memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bagaimana mau memimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrad, Kopassus, dan semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut… ya sudah pantas untuk lepas pangkat. Ingat! Perintah untuk nonton bareng G-30S/PKI ini tidak ada hukuman mati!,” tulis Gatot melalui akun Twitternya, @Nurmantyo_Gatot, Kamis 20 September 2018. Menurutnya, KSAD tidak perlu dengan risiko melakukan hal itu. Bahkan, Gatot juga meminta KSAD pulang kampung saja jika tidak berani untuk memerintahkan anak buahnya menonton bareng film tersebut. “Paling copt jabatan, bukan copot nyawa. Jika takut, pulang kampung saja. Karena kasihan ...

Pasangan Prabowo-Sandi Mendapatkan Nomor 2, Gerindra Menyebutnya Itu Adalah Tanda Kemenangan Partai Gerindra menyambut gembira Pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan nomor urut dua. Nomor urut dua dianggap sebagai kemenangan. “Nomor dua bagus. Saya kira tidak ada masalah dan itu sesuatu yang beruntung, dua atau victory, kemenangan,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam. Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres bakal Pilpres 2019 mendatang. Dan hasilnya, pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo (Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan nomor urut satu, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan bernomor urut dua. Para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun langsung membentangkan kertas karton putih dengan angka dua di depan Kantor KPU. Mereka juga langsung menggunakan pin bernomor dua. Ad...

Prabowo Tidak Ingin Momen Pilpres Dijadikan Ajang Saling Cari Kesalahan Calon Presiden Periode 2019-2024 yakni Prabowo Subianto tidak ingin Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 menjadi ajang saling mencari kesalahan ataupun kekurangan. Karena Pilpres bukanlah ajang untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini ke depan. Maka dari itu Prabowo menyerukan semua pihak untuk melaksanakan Pilpres 2019 mendatang dengan sejuk. “Dengan semangat kekeluargaan untuk mencari yang terbaik bagi bangsa, Pilpres bukanlah untuk mencari kesalahan atau kekurangan masing-masing,” ujar Prabowo dalam pidatonya sesuai mengambil nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/9/2018) malam. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa semua pihak itu harus merasa sebagai satu keluarga besar NKRI. “Karena kita harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar kita,” ucap mantan Danjen Kopassus itu. ...

Mantan Istri Prabowo Subianto yakni Titiek Soeharto Yakin Bahwa Nomor Urut 2 Membawa Keberuntungan untuk Pasangan Prabowo-Sandi untuk Pilpres 2019 Mendatang Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019 mendatang mendapatkan nomor urut 2 sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terkait akan hal tersebut, Mantan Istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto meyakini bahwa nomor urut 2 adalah nomor urut yang membawa keberuntungan. “Alhamdulillah dapat nomor 2, nomor 2 kan artinya victory. Kemenangan, keberuntungan,” ujar Titiek Soeharto di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam. Akan tetapi, Mantan Istri Prabowo Subianto yakni Titiek Soeharto menolak dianggap semakin dekat dengan mantan suaminya. “Enggak lah. bersahabat kita. Sahabat untuk negara dan bangsa,” ujar Politikus Partai Berkarya ini. Dirinya tidak mempersoalkan banyaknya purnawirawan TNI maupun Polri yang menjadi...